 |
| Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila/narasiinspirasi.com |
Malang – Peluncuran dan bedah buku “Kontruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila” karya Dr. Tantri Bararoh S.E, M.Si, M.Si., M. A.K, sukses dilakukan secara daring pada minggu (3/4), yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai macam latar belakang mulai dari akademisi, peneliti, birokrasi, politisi, pemuda, dan mahasiswa.
Buku tersebut dibedah oleh dua narasumber yaitu Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S, M.Si yang merupakan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya, dan Dr. Harnovinsah, AK., M.Si., CA. yang merupakan Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila sekaligus Ketua FDAP IAI KAPd.
Menurut Faishal Aminuddin yang menjadi pembedah pertama, buku ini menawarkan semangat, dan spirit baru dari perspektif pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga terdapat pengelaman dari penulis buku yang melakukan riset di Kota Solo dan Kota Batu. Hal ini yang membedakan dengan buku-buku yang lain dengan pembahasan sejenis, yang rata-ratanya hanya berisi pengembangan pidato, romantisme masa lalu, tetapi buku ini menawarkan konsep tentang konstruksi pengelolaan keuangan daerah berbasis nilai-nilai pancasila.
Baca Juga Dilema Organisasi di Era Society 5.0
“Bahkan kedepannya buku ini bisa menjadi pijakan bagi siapapun yang mempelajari mengenai anggaran daerah baik itu untuk politisi, akademisi, birokrat, untuk mempelajari dan mengembangkan pengelolaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, buku ini bisa dicoba dan dikembangkan sebagai modul partai, sehingga mampu menjadi bekal bagi politisi baik itu yang duduk di eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
.webp "Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila") |
| Bedah Buku/narasiinspirasi.com |
Sementara menurut pembedah kedua, Harnovinsah, buku ini pandangannya menjabarkan tentang realita mengenai penyusunan anggaran, yang realitanya masih banyak yang copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan hanya dijadikan formalitas dan dipermainkan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam proses penganggaran, itulah yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membuat buku ini menarik,
“Dampak dari realita tersebut masyarakat merasa jauh dari wakil-wakilnya di legislatif. Seharusnya wakil-wakil rakyat tersebut bisa menuliskan atau mempublikasikan dalam satu tahun anggaran tentang kinerjanya, sehingga masyarakat mampu memberikan penilaian terhadap kinerjanya,” lanjutnya.
Harnovinsah menilai, kedepannya buku ini lebih dipertajam, digali, dan dikontekskan dengan kondisi saat ini terkait dengan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan, sampai implementasi anggaran daerah, sehingga bisa buku ini bisa semakin komprehensif.
.webp "Bedah Buku Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila") |
| Peserta Bedah Buku/narasiinspirasi.com |
“Saya berharap buku ini dicetak dan dikirimkan ke seluruh DPRD yang ada di Indonesia. Selain itu juga ke kampus-kampus, ini buku yang menurut persepsi Saya sangat menarik, karena berani mengungkapkan apa yang terjadi di lingkaran politik Indonesia khususnya pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.
Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari yang juga hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi buku yang ditulis oleh Tantri Bararoh. Menurutnya ide yang ditawarkan dalam buku ini anti mainstream dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.
“Saya bangga terhadap Mba’ Tantri Bararoh yang sudah menuliskan buku ini, apalagi ide dari teoritik sampai praktis mengenai pengelolaan anggaran daerah berbasis pancasila sampai saat ini belum ada, dan di dalam buku ini menjadi yang pertama membahas hal tersebut,” tambahnya.
Tantri Bararoh sendiri sebagai penulis buku “Kontruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila” merasa bersyukur bahwa buku ini lahir sebagai oase untuk menjawab persoalan anggaran yang sampai sekarang perlu dikawal bersama-sama oleh masyarakat.
“Saya harap kemunculan buku ini bisa menjadi pemicu, dan mampu memberikan stimulus kepada siapapun untuk mulai belajar dan memahami bagaimana proses anggaran pengelolaan daerah itu dilakukan, karena pada dasarnya persoalan anggaran daerah ini juga persoalan kita semua,” tutupnya.
Baca Juga Birokrasi Digital, Birokrasi Efektif Untuk Melawan Korupsi dan Meningkatkan Pelayanan Publik
